WASIOR, TELUK WONDAMA – Dalam upaya mengoptimalkan pengawasan keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Papua Barat, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Kabupaten Teluk Wondama. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (12/05/2026) bertempat di Hotel Krisna, Wasior.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat, Raden Fitri. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi aktif antar-instansi guna memastikan kedaulatan negara serta stabilitas keamanan di daerah, khususnya di wilayah Kabupaten Teluk Wondama yang memiliki potensi kerawanan tersendiri.
Rapat koordinasi kali ini dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari, Nor Ratman Bentar. Beliau memaparkan urgensi pertukaran data dan informasi secara real-time di lapangan antara Imigrasi dengan instansi terkait lainnya seperti TNI, Polri, Pemerintah Daerah, serta unsur intelijen di daerah.
"Pengawasan orang asing adalah tanggung jawab kolektif. Melalui wadah TIMPORA ini, kita memperkuat deteksi dini dan respons cepat terhadap setiap potensi pelanggaran keimigrasian," ujar Nor Ratman Bentar di hadapan para peserta rapat.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan instansi vertikal, perwakilan dari Pemerintah Daerah, serta perwakilan lembaga penegak hukum di wilayah Kabupaten Teluk Wondama. Seluruh peserta yang hadir menyepakati penguatan komitmen untuk saling bersinergi dalam melakukan pemantauan terhadap aktivitas orang asing demi menjaga ketertiban umum.
Sejalan dengan semangat "Imigrasi Untuk Rakyat", pelaksanaan Rapat TIMPORA ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah nyata jajaran Imigrasi dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dengan pengawasan yang ketat dan terukur, diharapkan kehadiran orang asing di Teluk Wondama benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah tanpa mengabaikan aspek hukum dan keamanan nasional.
Melalui koordinasi yang solid ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari terus berkomitmen mewujudkan penegakan hukum keimigrasian yang profesional, akuntabel, dan transparan di seluruh wilayah kerjanya.
